Atasi Defisit Anggaran, Pemkab Kapuas Terpaksa Evaluasi Tenaga Kontrak

Keberadaan pegawai kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, bakal segera dievaluasi. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar Pemkab Kapuas di aula Kantor Bappeda Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Jumat (2/11/2018).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat ini dihadiri seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah setempat, termasuk para camat dan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD).

Ben Brahim dalam rapat tersebut mengatakan, pada tahun 2019 mendatang Kabupaten Kapuas akan mengalami defisit anggaran. Untuk mengatasi hal ini salah satunya dengan mengevaluasi keberadaan jumlah pegawai kontrak di daerah setempat.

Seandainya APBD Perubahan 2018 Tidak Diterima, Ini Kata DPRD Kapuas

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan mengatakan, secara kata halusnya, bahwa jika seandainya APBD-P 2018 tidak diterima dalam hal evaluasinya oleh Pemprov Kalteng, jadi Pemkab Kapuas harus lebih mengoptimalkan lagi anggaran yang tersisa.

“Karena evaluasi tersebut kewenangan dari pemerintah provinsi dengan asas dan waktu serta ketetapan, otomatis kita jika seandainya ditolak sama-sama hanya menggunakan APBDmurni dan mengencangkan ikat pinggang saja,” ucap Algrin, Senin (5/11/2018).

Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah melaksanakan tugas dan fungsinya serta kewenangannya semua sektor di perangkat daerah.

Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018

KPK Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Kapuas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan telah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap) Kabupaten Kapuas.

Sekretaris Daerah Kapuas Rianova mengungkapkan, kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait, bagian organisasi, dan ULP sudah memaparkan aksi pencegahan korupsi di hadapan tiga pejabat KPK yakni Budit Waluya, Sugeng Basuki, dan Alfian.

“Dari hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebesar 58% telah dilaksanakan,” ungkap Rianova, Minggu (4/11/2018).

60 Peserta dari Kapuas Dikirim ke Pangkalan Bun Ikuti Pesparawi Korpri III Tingkat Provinsi

Sebanyak 60 peserta dari Kabupaten Kapuas akan dikirim ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengikuti Pesparawi Korpri III tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah dilepas bupati, Jumat (2/11/2018).

Ketua Kontingen, Andres Nuah menjelaskan jumlah peserta sebanyak 60 orang ini terdiri dari penyanyi 52 orang, pelatih, derigen, pianis, dan official berjumlah empat orang, pengurus Korpri dan LPPD Kapuas berjumlah empat orang.

“Dengan mengikuti kategori perlombaan yang diikuti yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara wanita, vokal group, dan vokal solo (pria dan wanita),” ungkapnya.

Kapolres Kapuas: Cek Kebenaran Informasi Sebelum Disebarkan di Medsos

Kapolres Kapuas AKBP Tejo Yuantoro kembali mengingatkan khususnya warga agar dalam menanggapi sebuah informasi ataupun berita di media sosial terlebih dulu dilakukan pengecekan sebelum dibagikan atau disebarkan.

“Untuk berita hoax jangan mudah terpancing karena kadang berita tidak benar, harus dicek kebenarannya dulu, sebelum disebarluaskan,” ungkap AKBP Tejo, Jumat (2/11/2018).

Menurut dia mengingatkan masyarakat perlu dilalukan, karena saat ini seiring dengan perkembangan teknologi dapat dikatakan sudah sebagian besar masyarakat memiliki akun-akun media sosial, sehingga banyak interaksi terjadi di dunia maya yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bila tidal dicermati dengan baik.

“Intinya kroscek dulu. Kalau tidak benar jangan disebarkan, karena bisa memecah belah kesatuan dan kondusifitas kita,” bebernya.

Dia juga mengingatkan lagi, jika adanya pelanggaran atau ditemukan membuat informasi bohong atau hoax dan disebarluaskan, maka bukan tidak mungkin akan berurusan dengan hukum.

21 Grup Ikuti Kegiatan Gelar Tari Nusantara di Kapuas

Sebanyak 21 grup mengikuti kegiatan Dedikasi Seniman dengan menggelar Tari Nusantara yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kapuas dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora).

Ketua Harian DKD Kapuas, Tomi Saputera mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut rutin dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir di Kota Air.

“Pada tahun ini, diikuti sebanyak 21 Grup dari PAUD, TK, SD, SLTP, dan SMA di Kapuas,” ucap Tomi, Minggu (28/10/2018).

Dalam kegiatan tersebut juga disi dengan lomba fashion show untuk peserta tingkat sekolah.

“Dalam lomba fashion show itu ada dua kategori, yakni busana casual dan gaun pesta. Itu diikuti 125 peserta,” bebernya.

Kejari dan Polres Kapuas Musnahkan Barbuk, Segini Jumlah dan Jenisnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas dan Polres Kapuas memusnahkan Barang Bukti (Barbuk), Senjata Api Rakitan (Senpira) serta Narkotika, Senin (29/10) di halaman Kantor Kejari Kapuas.

Dalam pemusnahan Barang Bukti dilakukan Kasi Pidum Ujang SH, Kasi Pengelola Barang Bukti Yunan, bersama Kasi Intel Mauladi, disaksikan Kasat Narkoba Polres Kapuas, Iptu Suherman dan perwakilan Satreskrim Polres Kapuas.

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, Komaidi melalui Kasi Intel Mauladi, menerangkan, pemusnahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bupati Kapuas Telah Sampaikan Usulan Dana Kelurahan ke Presiden

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengaku telah menyampaikan usulan kepada Presiden agar setiap kelurahan bisa mendapat bantuan keuangan seperti yang diterima desa.

“Sudah mendekati kepastian, saya ingat betul pertemuan terakhir kabupaten seluruh Indonesia. Saya termasuk yang dipanggil dalam pertemuan dengan Presiden dan saya minta beberapa hal. Salah satunya supaya kelurahan mendapatkan dana seperti dana desa,” ungkap Bupati Ben di sela membuka Jambore PKK di Kecamatan Kapuas Hilir, Senin (29/10/2018).

“Permintaan itu rupanya direspons oleh Presiden dan diharapkan pada 2019 kelurahan akan mendapat dana seperti dana desa,” lanjutnya.

Ini Tiga Kecamatan di Kapuas Terbanyak Jumlah Pemilih Pemula

Data sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kapuas, jumlah wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kategori pemilih pemula sebanyak 20.369 jiwa.

Pemilih pemula itu dikategorikan usia sudah 17 tahun pada 17 April 2019 nanti. Artinya, mereka bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Dinas Dukcapil Kapuas, Sipie S Bungai mengatakan, ada tiga kecamatan yang memiliki jumlah pemilih pemula terbanyak.

“Urutan pertama terbanyak itu berdasarkan data sementara itu ada di Kecamatan Selat ada 3.330 jiwa. Itu akan kita kejar perekamannya,” kata Sipie, Rabu (24/10/2018).

Kemudian di Kecamatan Mantangai sebanyak 2.310 jiwa, disusul Kecamatan Bataguh dengan jumlah 2.310 pemilih pemula.